| Kelompok Luas Lahan berdasarkan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) | Usaha Pertanian Perorangan (UTP) | Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) | Usaha Pertanian Lainnya (UTL) |
|---|---|---|---|
| Usaha Pertanian yang tidak menguasai lahan | 1.111.412 | 984 | 319 |
| Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan (>0 ha) | 28.229.621 | 4.659 | 12.599 |
| < 1 | 21.647.105 | 526 | 9.325 |
| 1 - 1,99 | 3.798.237 | 259 | 1.097 |
| 2 - 4,99 | 2.360.926 | 424 | 993 |
| 5 - 9,99 | 339.812 | 317 | 499 |
| 10 - 19,99 | 67.872 | 242 | 287 |
| 20 - 49,99 | 13.663 | 243 | 246 |
| 50 - 99 | 1.514 | 120 | 70 |
| 100 - 199 | 364 | 112 | 34 |
| 200 - 499 | 100 | 249 | 27 |
| 500 - 999 | 15 | 250 | 12 |
| >= 1000 | 13 | 1.917 | 9 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian |
| Definisi | Banyaknya Usaha Pertanian berdasarkan kelompok luas lahan yang dikuasai dan klasifikasi jenis unit usaha pertanian (yang terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL)). |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | - |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak Usaha Pertanian. |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian yang terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) berdasarkan kelompok luas lahan yang dikuasai. |
| Disaggregasi | Wilayah, Klasifikasi Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai, Klasifikasi Jenis Unit Usaha Pertanian |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Lahan yang Dikuasai : Lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain. Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum : Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum : Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Usaha Pertanian Lainnya (UTL) : Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya. Usaha Pertanian Lainnya (UTL) : Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya. |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Kelompok Luas Lahan berdasarkan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) Merupakan pengelompokkan luas lahan pertanian dan bukan lahan pertanian yang merujuk pada World Programme for the Census of Agriculture (WCA) |
|
| Usaha Pertanian yang tidak menguasai lahan | Kelompok pengelola usaha pertanian yang tidak menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian |
| Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan (>0 ha) | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian |
| < 1 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian < 1 hektar |
| 1 - 1,99 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 1-1,99 hektar |
| 2 - 4,99 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 2-4,99 hektar |
| 5 - 9,99 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 5-9,99 hektar |
| 10 - 19,99 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 10-19,99 hektar |
| 20 - 49,99 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 20-49,99 hektar |
| 50 - 99 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 50-99 hektar |
| 100 - 199 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 100-199 hektar |
| 200 - 499 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 200-499 hektar |
| 500 - 999 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian 500-999 hektar |
| >= 1000 | Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian dan lahan bukan pertanian >= 1000 hektar |
|
Klasifikasi Jenis Unit Usaha Pertanian Merupakan pengelompokan jenis unit usaha pertanian |
|
| Usaha Pertanian Perorangan (UTP) | Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. |
| Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) | Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. |
| Usaha Pertanian Lainnya (UTL) | Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya. |